Artikel



 

Selasa, 20 Maret 2018
Perencanaan Partisipatif dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat dan Pengembangan Wilayah

Perencanaan Partisipatif dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat dan Pengembangan Wilayah


Fadhil Surur


Latar Belakang


Secara historis kegagalan program-program pembangunan di dalam mencapai tujuannya seringkali bukan semata-mata kegagalan di dalam program atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri tetapi ada sumbangan kesalahan karena berkembangnya kepercayaan terhadap kebenaran teori-teori atau konsep-konsep pembangunan yang melandasinya. Pengembangan wilayah bukanlah semata-mata fenomena dalam dimensi berskala global maupun nasional, tetapi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari kepentingan pembangunan di tingkat lokal atau komunitas. Sejak terjadi pergeseran paradigma pembangunan dari production centered development ke people centered development pola-pola dan strategi pelaksanaan pembangunan di setiap negara mengalami perubahan, dengan penekanan pada upaya melibatkan banyak pihak. Terlebih semenjak konsep pembangunan berkelanjutan mulai diperkenalkan, keterlibatan para pihak pun menjadi suatu keharusan dan syarat mutlak terwujudnya tujuan konsep ini dengan mengedepankan partisipasi dan pemberdayaan.


Seiring dengan hal tersebut, pembangunan berfokus pada rakyat semakin keras diperdengarkan. Kapasitas dan peran masyarakat sudah mulai berkembang dan mengontrol bentuk-bentuk pembangunan. Kondisi ini cenderung sama dalam upaya pemerintah terhadap konsep perencanaan dan pengembangan wilayah, dimana fokus manusia dan kemasyarakatan sebagai indikator pembangunan. Lebih dari itu banyak yang beranggapan bahwa keberhasilan pembangunan dinilai dari sejauh mana masyarakatnya dapat berubah ke arah yang lebih baik.


Terkait pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat memiliki fokus pendekatan yang berbeda, disatu sisi fokus pada kajian wilayah dan kebijakan selanjutnya disisi lain berusaha mengangkat modal-modal sosial, interaksi, kelembagaan, kemitraan dan partisipasi serta pemberdayaan dalam berbagai lingkup kegiatan pembangunan. Bertemunya antara akses pembangunan yang datang dari atas dan respons dari bawah merupakan inti dari perencanaan partisipatif masyarakat dalam proses pembangunan. Secara opsional bahwa perencanaan partispatif diartikan sebagai model pembangunan yang mengarahkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan dapat menempatkan penduduk baik sebagai subjek maupun objek yang didukung oleh keterlibatan stakeholder.


Setelah membahas perencanaan partispatif yang dikaitkan dengen partisipasi dan pemberdayaan, selanjutkan makalah ini akan menyampaikan perencanaan partisipatif dikaitkan dengan pengembangan wilayah dan mengambil studi kasus pada pengembangan kawasan perdesaan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulsel.


Kerangka Konseptual Pengembangan Masyarakat dan


Pengembangan Wilayah


Dalam memahami konsep pengembangan masyarakat atau community development, terlebih dahulu kita memahami definisi dari community  atau masyarakat itu sendiri. Dalam Nasdian (2013:16) mendefinisikan komunitas adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu berdasarkan lokalitas, perasaan sewarga, dan solidaritas. Menurut Christenson dan Robinson (1989:9) mendefinisikan community sebagai orang yang hidup dalam wilayah yang dibatasi secara geografis tertentu, terlibat dalam interaksi sosial dan memiliki satu atau lebih ikatan psikologi antara satu sama lain dan dengan tempat mereka hidup. Sedangkan pengembangan atau development menyiratkan pada peningkatan, pertumbuhan dan perubahan.


Pemahaman tentang pengembangan masyarakat atau community development yang disoroti oleh Burket dalam Jim Ife (1995:344) yang menyatakan bahwa pengembangan masyarakat pada dasarnya merupakan kata ‘kerja’ bukan kata ‘benda’. Dalam artian bahwa masyarakat bukan menjadi objek dan tujuan atau hasil dari proses akan tetapi masyarakat merupakan beribu-ribu proses perubahan. Penekanan yang sama radikalnya pada perubahan dan partisipasi dari bawah. Partisipasi sangat penting untuk perubahan dari bawah dan dan sangat penting dalam mempertahankan fokus pada proses.


Semua pengembangan masyarakat seharusnya bertujuan membangun masyarakat. Pengembangan masyarakat melibatkan pengembangan modal sosial, memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menyatukan mereka dan membantu mereka untuk saling berkomunikasi dengan cara mengarahkan pada dialog yang sejati, pemahaman dan aksi sosial. Salah satu aspek penting dari proses pengembangan masyarakat adalah bahwa proses tersebut tidak dapat dipaksakan. Agar proses berjalan dengan baik, diperlukan langkah yang natural untuk memulainya dan untuk mendorong proses tersebut menyelaraskan langkah tersebut. Jadi pada dasarnya pengembangan masyarakat atau community development menurut Jim Ife (1995:365) sejatinya merupakan proses. Proses yang baik akan mendorong masyarakat untuk menentukan tujuan mereka sendiri dan tetap menguasai perjalanan selain tujuan akhir. Pengembangan masyarakat perlu mengupayakan pembentukan cara berpikir yang menghargai saling interaksi di antara masyarakat, menghargai kualitas pengalaman kolektif dan memaksimalkan potensi mereka dan mecapai perikemanusiaan mereka secara utuh melalui pengalaman proses masyarakat. 


Dalam pandangan Christenson dan Robinson (1989:3) mengemukakan bahwa pengembangan masyarakat berkaitan dengan kebijakan publik, tindakan pemerintah, kegiatan ekonomi, pembangunan kelembagaan dan jenis-jenis kegiatan yang tidak hanya mempengaruhi masyarakat tetapi dapat dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri, terutama berkaitan dengan masyarakat sebagai stimulator dari proses aksi sosial. Cenderung berfokus pada unsur-unsur kemanusiaan dalam proses perubahan dan bagaimana perubahan tersebut berkontribusi terhadap aspek sosial dan kesejahteraan ekonomi mereka. Sehingga kedua penulis membuat formulasi tentang pengertian pengembangan masyarakat (community development) sebagai sekumpulan manusia di dalam lokalitas berusaha untuk mengawali proses-proses aksi sosial (misalnya intervensi perencanaan) untuk merubah perekonomian, sosial, budaya, dan atau keadaan lingkungan mereka.


Istilah wilayah menurut Restiadi (2011:3) mengacu pada pengertian unit geografis, secara lebih jelasnya wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas tertentu di mana komponen-komponen di dalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan yang lainnya. Dengan demikian wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik (tertentu) dimana komponen-komponennya memiliki arti di dalam pendeskripsian perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pembangunan.


Dalam pandangan yang lebih luas lagi bahwa pengembangan wilayah yang dikaitkan dengan pembangunan oleh Siagian dalam Riyadi dan Bratakusumah (2004:4) pembangunan sebagai suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara dan pemerintah menuju moderintas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building), sedangkan Ginanjar Kartasasmita dalam Riyadi dan Bratakusumah (2004:4) memberikan pengertian yang lebih sederhana yaitu sebagai suatu proses ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.


Oleh Bratakusumah (2004:8) pengembangan wilayah dikaitkan dengan istilah Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang memiliki pengertian bahwa suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. PPD akan membentuk tiga hal pokok yang meliputi ; perencanaan komunitas, menyangkut area (daerah) dan sumber daya yang ada di dalamnya.


Sedangkan oleh Affandi Anwar dan Setia Hadi perencanaaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antar sumber daya manusia dengan sumber daya lain, terutama sumber daya alam dan lingkungan melalui investasi (Prisma, 1996:49)


Dalam pembangunan wilayah perlu senantiasa diarahkan pada tujuan pengembangan wilayah, antara lain mencapai: (1) pertumbuhan (growth), yaitu terkait dengan alokasi sumber daya-sumber daya yang langka terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan untuk hasil yang maksimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia dalam meningkatkan kegiatan produktivitasnya; (2) pemerataan (equity), yang terkait dengan pembagian manfaat hasil pembangunan secara adil sehingga setiap warga negara yang terlibat perlu memperoleh pembagian hasil yang memadai secara adil, dalam hal ini perlu adanya kelembagaan yang dapat mengatur manfaat yang diperoleh dari proses pertumbuhan material maupun non-material di suatu wilayah secara adil; serta (3) keberlanjutan (sustainability), bahwa penggunaan sumber daya baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun di luar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksinya (Affendi Anwar dan Setia Hadi, 1996).


Hubungan antara pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah dalam Nasdian (2013:6) dikaitkan dengan suatu bentuk hubungan kelembagaan, dimana konsep pengembangan masyarakat mengandung makna adanya “keterkaitan” yang tidak hanya secara ekologis dan ekonomis, tetapi juga secara sosiologis. Beragam "keterkaitan" (level organisasi) tersebut berhubungan secara fungsional karena dipandang sebagai suatu sistem kelembagaan lokal yang berpengaruh terhadap kehidupan komunitas.


Dalam PPD menurut Bratakusumah (2004:50) menempatkan pendekatan sosial budaya dalam pembangunan atau pengembangan wilayah, dimana pembangunan diarahkan untuk mewujudkan perubahan-perubahan dan pembaharuan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh, meliputi aspek-aspek yang terkait di dalamnya dan tidak melaksanakan secara parsial, melainkan dilaksanakan secara sinergis dan stimulan dalam suatu proses pembangunan. Konsep ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bintoro 1988 dalam Bratakusumah (2004:51) yang menyatakan perhatian terhadap pembangunan ekonomi saja sudah diakui tidak memberikan jaminan suatu proses pembangunan nasional yang stabil dan kontinyu, apabila diabaikan berbagai segi di bidang sosial budaya lainnya.


Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dipaparkan hubungan pengembangan masyarakat dengan pengembangan wilayah, bahwa pengembangan wilayah yang dikaitkan dengan pembangunan atau perencanaan daerah dalam proses dan tujuannya tetap mengutamakan pendekatan masyarakat dan sosial budaya. Pengembangan wilayah pada dasarnya mengembangkan masyarakat, hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pembanngunan dari production centered development menuju people centered develompent. Segala bentuk proses dan tujuan pembangunan pasti akan mengakomodir pendekatan pembangunan masyarakat atau community develompent.


 


Peranan Perencanaan Partisipatif dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat dan Pengembangan Wilayah


Dalam tiga dekade terakhir telah terjadi proses pergeseran paradigma pembangunan. Cara pandang pembangunan yang berorientasi pada laju pertumbuhan ekonomi dengan basis peningkatan investasi dan teknologi luas semata (perspektif materialistik), telah bergeser ke arah pemikiran pembangunan yang menekankan pada kemampuan masyarakat untuk mengontrol keadaan dan lingkungannya. Paradigma pembangunan yang baru berkembang lebih menekankan kepada proses partisipatif dan kolaboratif (participatory and collaborative procesess) yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan material, termasuk meningkatnya keadilan dalam distribusi kepemilikan, pengelolaan dan manfaat pembangunan serta kebebasan dan kemandirian (Restiadi ; 10).


Berbanding terbalik dari paradigma yang dianut pada masa industrialisasi yaitu production centered development yang kemudian bergeser menjadi people centered development, paradigma tersebut menekankan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, maka rasa harga diri dalam bentuk partisipasi untuk kegiatan produksi sama pentingnya untuk menghargai diri dalam bentuk partisipasi untuk mengkonsumsi produk-produknya. Oleh karena itu itu, prestasi sebuah sistem produksi bukan hanya dinilai pada hasil produksinya melainkan juga dalam pandangan partisipasi dan mutu kehidupan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam regulasi pemerintahan dapat diartikan bahwa segala bentuk produk perencanaan pembangunan, keterlibatan masyarakat menjadi penting untuk mengontrol segala step atau langkah yang diambil, yang pada akhirnya masyarakat akan menikmati hasil dari perencanaan yang dilakukan.[1]


Sedangkan perencanaan partisipatif dalam Nasdian (2013;3) mengungkapkan bahwa perencanaan partisipatif pada dasarnya adalah perencanaan bersama. Dalam hal ini antara masyarakat, pemerintah dan stakeholder serta private sector, bersama-sama mewujudkan tujuan dan cita-cita pembangunan. Berbagai permasalahan pembangunan didesain dengan berbagai pendekatan sejak dari tingkat lokal dalam rangka menjawab permasalahan dan momentum pelibatan semua pihak di sistem tersebut. Pengambilan keputusan dalam perencanaan partsipatif dilakukan secara bersama sehingga semua stakeholder memiliki keterikaitan satu sama lain. Disamping itu sistem kelembagaan yang terbentuk merupakan cerminan dari swadaya masyarakat dibandingkan institusi yang dibuat oleh pemerintah secara  langsung.


Dalam Levefre, et.al. (2000 : 1) beberapa tahun terakhir, sebuah lembaga memperkenalkan pendekatan partisipatif dalam perencanaan proyek pembangunan yang bertujuan membimbing pemikiran kolektif dan memastikan bahwa intervensi yang relevan atas dasar kebutuhan yang dirasakan sesuai dengan kapasitas lokal. Brinkerhoff dan Goldsmith (1992:369) berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas fungsi kelembagaan di suatu negara, dalam hal ini pembangunan berkelanjutan erat kaitannya dengan kelembagaan berkelanjutan.


Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2005:35), masyarakat semestinya dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya serta berbagai aspek lainnya. Langkah-langkah untuk mengikutsertakan peran serta masyarakat secara penuh didalam pembangunan dapat dilakukan dengan jalan:



  1. Merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang akan diwujudkan melalui upaya pembangunan;

  2. Dibuatkan alternatif perumusan dari berbagai keinginan tersebut dengan dibantu pendamping dari lembaga advokasi masyarakat;

  3. Merancang pertemuan seluruh masyarakat yang berminat dan berkepentingan yang membicarakan cost dan benefit dari pelaksanaan pembangunan;

  4. Memilih tokoh masyarakat atau perwakilan masyarakat untuk turut serta dalam proses selanjutnya.


Menurut Christenson dan Robinson (1989:17) bahwa pengembangan masyarakat dengan perencanaan partisipatif dapat berdampak daerah atau wilayah karena dapat:



  1. Merangsang daerah dengan melibatkan masyarakat dalam proses perubahan sosial dan ekonomi

  2. Membangun jaringan komunikasi yang mengedepankan solidaritas

  3. Meningkatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya serta kesejahteraan masyarakat


Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disusun sebuah framework logical sebagai berikut:



Tabel. 1. Framework Logical Peranan Perencanaan Partisipatif dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat dan Pengembangan Wilayah






























No.



Pengembangan Masyarakat



Peranan Perencanaan Partisipatif



Pengembangan Wilayah



1.



Jim Ife : masyarakat bukan menjadi objek dan tujuan atau hasil dari proses akan tetapi masyarakat merupakan beribu-ribu proses perubahan



Mendukung People Centered Development



Pengembangan atau pembangunan wilayah terkait dengan pembangunan budaya dan sosial



2.



Christenson dan Robinson : pengembangan masyarakat berkaitan dengan pembangunan kelembagaan



Mengembangkan Institusional Sustainability dalam perencanaan bersama



Bratakusumah : Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang memiliki pengertian bahwa suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya



3.



Jim Ife ; mendorong masyarakat untuk menentukan tujuan mereka sendiri



Mendorong partisipasi dengan pemberdayaan, kemandirian dan kesadaran kritis



Restiadi (2002:9) : sasaran pengembangan wilayah yaitu keadilan dan akseptabilitas masyarakat dimana melibatkan partisipasi masyarakat



Sumber : Dirangkum dari berbagai literatur


 


Berdasarkan uraian, tabel dan diagram alur tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan perencanaan partisipatif dalam kerangka pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah adalah mendorong pembangunan yang berangkat dari bawah dengan mengakomodir keinginan masyarakat, menciptakan keterlibatan masyarakat dalam bentuk interaksi dan komunikasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan penguatan manajemen organisasi yang baik, sehingga diharapkan  mampu meningkatkan kesejahteraan sosial, eknomi, dan budaya, dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang berprinsip pada paradigma people cenetred development.


Hubungan Konseptual Perencanaan Partisipatif dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat dan Pengembangan Wilayah


Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demikian kemudian lebih akrab disebut Otonomi Daerah. Dalam perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Restiadi (2002:9) membahasakan bahwa dalam konteks pengembangan wilayah, pengembangan perdesaan seharusnya memegang posisi terpenting yang diformulasikan negera-negara Dunia Ketiga seperti Indonesia karena sebagian besar penduduknya tinggal di perdesaan, maka tidak mungkin fasilitasi self-sutain tanpa fokus perdesaan.


Dalam konteks pengembangan perdesaan yang dikaitkan dengan pengembangan wilayah dalam pendekatan perencanan partisipatif dan pengembangan masyarakat, dalam hal ini digambarkan dengan Perdagri no. 51 tahun 2007 tentang pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat. Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa dalam mendukung pengembangan wilayah maka pendekatan perencaanan partisipatif harus dikedepankan dan disinergikan dengan aspek pembangunan lainnya. Pembangunan wilayah tidak dapat direalisasikan tanpa adanya perubahan-perubahan organisasi sosial dan sistem nilai karena produktivitas dari suatu sistem ekonomi dan pengelolaan sumberdaya dikondisikan oleh budaya dan kelembagaan yang ada di masyarakat (Hayami, 2000,  dalam Rustiadi, 2009).


Pendekatan Perdagri no. 51 tahun 2007 mengemukakan bahwa pengembangan kawasan perdesaan dilatarbelakangi dari fenomena pergeseran paradigma pembangunan yang ditandai bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum dalam kawasan perdesaan, dan kepentingan umum dalam kawasan perdesaan secara partisipatif, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Konsep tersebut sejalan dengan perencanaan partisipatif dan hubungannya dengan paradigma people centered development, pembangunan berkelanjutan dan upaya pemberdayaan masyarakat.


Dalam kacamata yang lebih luas, proses perencanaan sebenarnya bagian dari proses capacity building, yakni membangun kapasitas suatu institusi masyarakat. Implementasi dari suatu perencanaan diharapkan mengarah pada tercapainya tujuan-tujuan (goals) yang diharapkan, seperti melalui proses monitoringdan evaluasi berdasarkan indikator-indikator kinerja yang diterapkan. Pada perencanaan tingkat lokal dan regional, dibutuhkan suatu model perencanaan berbasis komunitas, tidak adanya perencanaan tingkat lokal, mengakibatkan kawasan perdesaan dan komunitas lokal menjadi suatu kawasan yang seolah-olah tanpa perencanaan (Restiadi (2011:354,356)).


Dalam Nasdian (2013) dipaparkan bahwa komunitas adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu berdasarkan lokalitas, perasaan sewarga, dan solidaritas. Terkait dengan konsep komunitas maka sebagai sebuah kawasan perdesaan dapat ditinjau sebagai sebuah komunitas tersendiri. Dalam hal ini komunitas kawasan perdesaan adalah masyarakat yang berdomisili di kawasan yang sama memiliki karakteristik tertentu sesuai ciri geografis kawasan perdesaan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, pesisir pantai, pertambangan dan industri kecil, terpencil, suku terasing, dan sejenisnya (Perdagri no. 51 tahun 2007:3).


Konsep yang dipaparkan oleh Ife dan Tesoriero (2006:336-365) bahwa pengembangan masyarakat melibatkan pembangunan modal sosial, memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menyatukan mereka dan membantu mereka untuk saling berkomunikasi dengan cara dapat mengarah pada dialog sejati, pemahaman dan aksi sosial. Hilangnya komunitas telah mengakibatkan perpecahan, isolasi dan individualis.


Pengembangan berbasis masyarakat mengutamakan partisipasi dan pemberdayaan dengan mengedepankan komunikasi, kerja sama, interaksi sosial, kelembagaan dan manajemen organisasi yang baik. Terkait dengan capacity building dan institusional sustainability dalam sebuah komunitas bahwa dalam mewujudkan perencanaan tingkat lokal maka terdapat dua hal penting yang harus dilakukan yaitu:



  1. Penguatan capacity building di tingkat komunitas

  2. Pemberian otonomi yang cukup bagi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri.


Selama ini capacity building yang lemah telah mengakibatkan posisi masyarakat desa menjadi sangat lemah dalam kegiatan pembangunan, bahkan seringkali pembangunan yang dilaksanakan tidak dapat diakses oleh masyarakat perdesaan (Restiadi, 2004:356). Pengembangan kawasan perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan capacity building maka didukung strategi penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan di tingkat lokal komunitas.


Dalam konteks manajemen dan organisasi, pengembangan komunitas perdesaan yang terkait dengan capacity building harus mampu membentuk sinergis yang kuat antar stakeholder yang diwujudkan dengan partisipasi dan pemberdayaan sebagai jalan pencapaian perencanaan partisipatif,  yang dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk lembaga swasta mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pengendalian[1]


Restiadi (2011:363) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat terdiri atas tiga tujuan yaitu: (1) merupakan sumber informasi dan kebijaksanaan dalam meningkatkan efektevitas keputusan perencanaan, (2) merupakan suatu alat untuk mengorganisir persetujuan dan pendukungan untuk tujuan program perecanaan dan (3) suatu cara pembenaran, perlidungan individu dan kelompok.


Dalam Restiadi (2002:9) memaparkan sasaran utama dari perencanaan pengembangan wilayah pada dasarnya menghasilkan penggunaan yang terbaik, namun biasanya dapat dikelompokkan atas tiga sasaran umum : (1) efiesiensi; merujuk pada manfaat ekonomi, dimana dalam konteks kepentingan publik pemanfaatan sumberdaya diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (publik), (2) keadilan dan akseptabilitas masyarakat; wilayah sebagai suatu matriks fisik harus merupakan perwujudan keadilan dan melibatkan partisipasi masyarakat, oleh karenanya perencanaan yang disusun harus dapat diterima oleh masyarakat, dan (3) keberlanjutan ; perencanaan wilayah juga harus berorientasi pada keseimbangan fisik-lingkungan dan sosial sehingga menjamin peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan (sustainable).


Tiga sasaran utama tersebut jika dikonversi ke dalam Perdagri no. 51 tahun 2007 tentang Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat bahwa juga menganut beberapa prinsip yang sebenarnya sudah sejalan dengan tujuan pengembangan wilayah tersebut, dalam hal ini prinsip-prinsip tersebut sebaiknya dimaknai sebagai upaya mencapai tujuan pengembangan wilayah antara lain:



  1. Efesiensi = prinsip keberpihakan sebagaimana dilakukan dengan berpihak pada kepentingan penduduk miskin, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong kegiatan ekonomi serta produksi rakyat yang berorientasi pasar.

  2. Keadilan dan akseptabilitas masyarakat = prinsip adil bahwa setiap orang atau warga masyarakat di desa berhak untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat dan hasil serta memperoleh kompensasi dari akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan PKPBM.

  3. Keberlanjutan = prinsip keseimbangan bahwa menekankan keharmonisan antara pencapaian tujuan ekonomi dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi masyarakat banyak dan tujuan sosial dalam bentuk memelihara kelestarian lingkungan serta konservasi sumber daya alam.


Dalam cakupan yang lebih luas, perspektif komunitas yang terkait dengan komunitas masyarakat perdesaan dikaitan dengan pengembangan wilayah maka akan diperoleh titik temu pada bentuk kebijakan dan Institutional Incentives. Dimana dari aras bawah dalam hal ini komunitas perdesaan berusaha mengedepankan :



  1. Penguatan kapasitas masyarakat; untuk meningkatkan kemampuan kolektif masyarakat kawasan perdesaan

  2. Kelembagaan; dilakukan dalam bentuk proses belajar partisipatif yang diarahkan untuk menghasilkan aksi bersama yang produktif

  3. Kemitraan: dilaksanakan melalui kemitraan multi-pihak pemangku kepentingan


 


Gambar 2. Alur Hubungan Konseptual Perencaanaan Partisipatif, dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat dan Pengembangan Wilayah


Sumber : dirangkum dari berbagai literatur


 Tabel. 2. Framework Logical Hubungan Konseptual Perencanaan Partisipatif dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat dan Pengembangan Wilayah










































Hubungan Konseptual



Pengembangan Masyarakat



Pengembangan Wilayah



2










Perencanaan Partisipatif




3



People Centered Development



Humanisme, kemandirian, kesadaran kritis, keterlibatan masyarakat



Menempatkan masyarakat dalam pemanfataan dan pengendalian sumberdaya alam



Kelembagaan



Kemitraan dan penguatan kapasitas masyarakat



Kebijakan/pengambil keputusan, insentif kelembagaan



Institusional Sustainability



Partnership dan perencanaan bersama antara masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan



Politik kekuasaan dan peran sejajar stakeholder



Sistem kebijakan



Bottom up



Top down



Spasial



mikroskopis



makroskopis



Cakupan wilayah



Pengembangan komunitas setingkat desa, lokal/kecamatan dan kelompok



Pengembangan di tingkat kabupaten



 


 


 


 


 


 


 


 


 


Sumber : dirangkum dari berbagai literatur


Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  pengembangan wilayah sebagai kebijakan top down yang dikendalikan oleh Pemerintah, sementara pengembangan masyarakat sebagai kebijakan bottom up yang diprakarsai langsung oleh masyarakat. Kedua jalur ini akan bermuara pada satu tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat, dalam konteks perencanaan partisipatif.  Pengembangan wilayah bergerak pada aras makro dimana kebijakan bersifat desentralisasi, sementara pengembangan masyarakat bergerak aras mikro dimana mengutamakan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Hubungan konseptual yang jelas terlihat adalah bagaimana pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah berusaha mengedepankan kapasitas masyarakat dalam pembangunan. 


 Konsep Pengembangan Perdesaan Berbasis Pemberdayaan dan Kearifan Lokal di Desa Tanah Towa Kec. Kajang Kab. Bulukumba Provinsi Sulsel


Desa Tanah Towa merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Luas wilayah Desa Tanah Towa adalah sekitar 729 ha dengan jumlah penduduk  yang tercatat secara administrasi, yaitu jumlah total 4.625 jiwa dengan  rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki, berjumlah 2.073 jiwa dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.552 jiwa. Desa Tanah Towa merupakan desa tradisional dengan karakter kearifan lokal yang kuat yang dikenal dengan adat Amma Toa dicirikan dengan pemimpin adat lokal dan adat istiadat yang masih kental dari berbagai sisi kehidupan terutama terkait dengan tata kelola pemberdayaan masyarakat.


Secara keseluruhan masyarakat desa Tanah Towa masih sepenuhnya berpegang teguh kepada adat Amma Toa. Mereka mempraktekkan cara hidup sangat sederhana dengan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi. Bagi mereka, benda-benda teknologi dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan mereka, karena bersifat merusak kelestarian sumber daya alam. Komunitas yang selalu mengenakan pakaian serba hitam inilah yang kemudian disebut sebagai masyarakat adat Amma Toa. Kearifan lokal masyarakat Desa Tanah Towa sangat kental dengan upaya penyelamatan lingkungan dan keberlanjutan. Berbagai aktivitas masyarakat menyangkut pengelolaan sumberdaya alam telah diatur secara tidak tertulis dan dipahami secara turun temurun. Aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dan interaksi sosial diatuy secara ketat oleh seorang Puang Amma Toa dan beserta jajarannnya yang memiliki tugas masing-masing.


Berangkat dari konsep sustainability tersebut, maka indigenous people  yang tetap dipertahankan selama ini diakomodir dalam bentuk perencanaan pembangunan baik ditingkat komunitas atau lokal maupun secara makro atau regional. Berdasarkan UU no.26 tahun 2007 yang secara eksplisit mengarahkan penataan ruang yang berbasis kearifan lokal setempat, selanjutnya dalam Perda RTRW Sulsel no. 9 tahun 2009 mengangkat Kawasan Adat Amma Toasebagai kawasan strategis dalam pengembangan pariwisata dan non budidaya. Sedangkan  dalam perda RTRW Kabupaten Bulukumba No. 21 Tahun 2012 menetapkan kawasan adat Desa Tanah Towa sebagai kawasan lindung spritual dan kearifan lokal.


Karakter masyarakat perdesaan yang kental akan kekerabatan dan sikap yang tidak terpengaruh arus modernisasi-teknologi, bukan tidak berarti masyarakat Desa Tanah Towa tidak dapat berkembang dalam hal ini hidup lebih sejahtera. Dari pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba tetap memberikan regulasi atau kebijakan pengembangan berbasis komunitas pedesaan, tetapi karakter lokal yang ditandai dengan adat istiadat Amma Toamenjadi pengontrol pengembangan pedesaan sekaligus sebagai modal sosial dari masyarakat itu sendiri.


Dalam pengembangan kawasan perdesaan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa Tanah Towa menerapkan sistem Community Action Plan (CAP) dalam menyusun rencana tata ruang perdesaan, metode ini dipilih mengingat di dalamnya ada unsur yang sangat penting yakni peran serta. Dimana peran serta itu merupakan keterlibatan aktif komunitas (penduduk) di semua dusun yaitu dusun Balagana, dusun Jannaya, dusun Sobbu, dusun Benteng, dusun Pangi, dusun Bongkina, dusun Tombolo, dusun Luraya dan dusun Balambina. Oleh sebab itu, wilayah satu unit perencanaan haruslah didasarkan pada pembatasan secara sosial dan budaya yang efektif, dan bukan berdasarkan pada aspek administrasi semata. Dengan demikian kekuatan pendorong dari proses CAP, adalah warga komunitas itu sendiri. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah :



  1. Pra CAP : Rembug awal dengan tokoh-tokoh masyarakat terutama pemimpin secara adat di Desa Tanah Towa, pelatihan fasilitator pembangunan desa, pembentukan panitia rembug desa, survei dan identifikasi permasalahan, FGD (Fokus Group Discussion/diskusi terarah dan terbatas) secara sektoral dan menyusun profil masyarakat

  2. Tahap Lokakarya  CAP ; lokakarya CAP tingkat Dusun dan lokakarya ditingkat desa

  3. Pasca CAP : Kegiatan Pasca-CAP pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan implementasi program yang telah ada yang telah direncanakan sebelumnya dan dikerjakan PPD bersama Pemerintah Desa Tanah Towa dan  Rapat kerja penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des).


Hasil dari siklus dalam CAP tersebut kemudian dikaji ulang oleh Karaeng Tallu, dan ada’limayaKaraeng tallu  bertugas membantu dalam bidang pemerintahan (ada’ tanaya). Kedua pemimpin adat memiliki pengetahuan lokal yang kuat tentang prinsip pelestarian sumberdaya alam berdasarkan konsep kosmologi Amma Toa. Berdasarkan siklus dalam CAP tersebut maka dihasilkan beberapa program pengembangan perdesaan di Desa Tanah Towa dengan prinsip:



  1. Melestarikan, mengembangkan dan membangun adat-istiadat dengan mempetimbangkan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi pedoman dalam beraktifitas.

  2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa lainnya.

  3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, membangun partisipasi lembaga-lembaga desa dan menjalin kordinasi untuk menciptakan nilai kegotongroyangan yang tinggi

  4. Menjamin dan mendorong usaha-usaha yang berbasis pada potensi asli desa untuk dapat mewujudkan terciptanya pembangunan di segala bidang yang berwawasan lingkungan sehingga terjadi kelangsungan usaha-usaha pembangunan yang ramah lingkungan.

  5. Mengoptimalkan fungsi dan peran aktif lembaga-lembaga adat.

  6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya yang ada untuk lebih bersaing dengan daerah-daerah yang lain.

  7. Mengembangkan karya-karya komunal untuk dapat berkiprah dalam pembangunan daerah.


Secara kelembagaan terdapat dualisme organisasi di Desa Tanah Towa yaitu secara tradisional maupun secara admistratif. Secara tradisional para “pejabat” tersebut di atas dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Amma Toa. Adapun hal-hal/urusan yang berkaitan dengan pemerintahan (formal) diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, secara formal mulai dari tingkat Kepala Desa, Camat dan seterusnya. Komunitas Amma Toa tergolong sangat patuh/loyal kepada pemerintah. Hal tersebut memang diamanatkan dalam Pasang (aturan adat Amma Toa):


“Igitte tau caddia ammuluki riadahang, suru’ki riajoka, naki minahang rihajo-hajona pamarentata naiya pamarentata iyamintu arong amma’ta”.   


Artinya:


Kita masyarakat perlu tunduk takluk di bawah petunjuk pemerintah. Sebab pemerintah adalah orang tua kita”.


Sesuai tuntunan Pasang, Amma Toa memiliki tugas dan peranan sebagai berikut.



  1. Sebagai orang yang dituakan, ini berarti bahwa Amma Toa adalah pengayom dan suri tauladan bagi semua warga/ komunitasnya. Dia menjadi pelindung (Sanro) jika terjadi bambang lantama ujung latoro. Artinya apabila negeri di landa wabah penyakit dan bahaya peperangan Amma menjadi pelindung dan tumpuan utama komunitasnya.  Amma nilangngere, nituruki, siagang nipa’la’langngi. Artinya Amma didengar nasehatnya, ditiru perbuatannya, dan dijadikan panutan.

  2. Sebagai penghubung manusia dan  Tu Rie’ A’ra’na (Yang Berkehendak)  timbal balik.


Jika pengembangan masyarakat yang dikaitkan dengan meniciptakan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dengan mengedepankan interaksi,  modal sosial dan kelembagaan, maka dari kasus tersebut terlihat jelas bahwa dalam rangka pengembangan perdesaan yang ditinjau dari konteks pemberdayaan-perencanaan partisipatif, maka lembaga-lembaga sosial di Desa Tanah Towa yang dibentuk secara adat menjadi pengontrol pembangunan dan sekaligus sebagai media komunikasi antara pengembangan sesuai regulasi pemerintah tanpa melupakan nilai-nilai atau tatanan tradisional yang telah mereka anut. Berdasarkan uraian tersebut, maka konsep pemberdayaan di Desa Tanah Towa dapat dirumuskan dalam tabel hubungan konseptual berikut ini :


Tabel. 3. Framework Logical Tinjauan Masyarakat Desa Tanah Towa dalam Pengembangan Perdesaan










































Hubungan Konseptual



Pengembangan Masyarakat



Pengembangan Wilayah



2










Perencanaan Partisipatif




3



People Centered Development



Mengedepankan kearifan lokal Amma Toayang berprinsip pada talla kamase-mase  (prinsip humanisme dan kesedaerhanaan)



Mengedepankan pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya alam terutama sektor kehutanan



Kelembagaan



Secara tradisional : sistem kelembagaan kolehai yang harus patuh terhadap pemimpin adat


Secara admisntratif : dipimpin oleh kepala desa dan pemangku kepentingan lainnya



Dari aras makro, pemerintah Kabupaten Bulukumba menghargai dan mengakomodasi kearifan lokal Amma Toasebagai kebijakan penataan ruang dalam perda no 21 tahun 2012



Institusional Sustainability



Hubungan kelembagaan dan masyarakat dengan mengdepankna pasang sebagai moda komunikasi dan pemebnrdayaan



Persamaan prinsip antara stakehoilder ditingkat kabuipaten dalam memperthanakn keberdaan kawasan Amma Toa



Sistem kebijakan



Mengedepankan peran tokoh adat



Tetap mematuhi aturan pemerintahan secara nasional



Spasial



Interaksi sosial dan kemasayarkatan dalam komunitas adat Amma Toa



Regulasi antara pengembangan perdesaan dan kebijakan pemerintah daerah



Cakupan wilayah



Pengembangan komunitas setingkat desa, lokal/kecamatan dan kelompok



Pengembangan di tingkat kabupaten



 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Sumber : dirangkum dari berbagai literatur


Dari kasus di Desa Tanah Towa pengembangan kawasan perdesaan berdasarkan pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dinilai bahwa secara aplikatif konsep pengembangan masyarakat sudah diterapkan dengan baik, hal ini dapat terlihat dari mengakomodasi kelembagaan sosial dan interaksi sosial di masyarakat yang kemudian diatur atau dikontrol oleh seorang pemangku adat. Terlepas dari hal tersebut, pemerintah setempat juga memiliki wewenang dalam mengatur masyarakat secara adminstratif. Sehingga terdapat harmonisasi diantara lembaga tradisional dan pemerintah setempat. Kondisi ini mencerminkan bentuk perencanaan partisipatif dengan mengdepankan interaksi sosial, modal sosial, komunikasi, tata kelola yang baik dan berprinsip humanisme. Ditinjau sebagai bentuk pengembangan wilayah, kontribusi pemerintah setempat jelas terlihat pada bentuk, regulasi yang diterapkan, dimana mengakomodir secara jelas bentuk-bentuk kearifan lokal dalam Perda RTRW Kabupaten Bulukumba. Dengan hal ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat adat Amma Toaakan tercapai tanpa meninggalkan kearifan lokal dan sumberdaya alam akan tetap terjaga dengan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka.


 


Kesimpulan


Pengembangan wilayah yang dikaitkan dengan pembangunan atau perencanaan daerah dalam proses dan tujuannya tetap mengutamakan pendekatan masyarakat dan sosial budaya. Pengembangan wilayah pada dasarnya mengembangkan masyarakat. Segala bentuk proses dan tujuan pembangunan pasti akan mengakomodir pendekatan pembangunan masyarakat atau community develompent. Peranan perencanaan partisipatif dalam kerangka pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah adalah mendorong pembangunan yang berangkat dari bawah dengan mengakomodir keinginan masyarakat, menciptakan keterlibatan masyarakat dalam bentuk interaksi dan komunikasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan penguatan manajemen organisasi yang baik. Pengembangan wilayah sebagai kebijakan top down yang dikendalikan oleh Pemerintah, sementara pengembangan masyarakat sebagai kebijakan bottom up yang diprakarsai langsung oleh masyarakat. Kedua jalur ini akan bermuara pada satu tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat, dalam konteks perencanaan partisipatif.  Pengembangan wilayah bergerak pada aras makro dimana kebijakan bersifat desentralisasi, sementara pengembangan masyarakat bergerak aras mikro dimana mengutamakan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Dari kasus Desa Tanah Towa memberikan gambaran bahwa dalam melaksanakan pembangunan, potensi dari komunitas lokal seharusnya menjadi kekuatan dan meregulasikannya dalam bentuk kebijakan. Pengembangan komunitas sangat terkait dengan karakter dan interaksi sosial di masyarakat dan kelembagaan sosial yang ada, dengan perencanaan pasrtisipatif maka partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, lembaga adat dan pemerintah dapat sejalan dan memiliki tujuan yang sama.


Daftar Pustaka


Anwar, A. dan Hadi, S. 1996. Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Jakarta : Majalah Prisma.


Christenson, J.A. and Robinson Jr., J.W. 1989. Community Development in Perspective. Iowa: Iowa State University Press, Ames.


Ife, Jim. 1995. Community Development: Creating Community Alternatives – Vision, Analysis and Practice. Melbourne : Longman.


Nasdian, Fredian Tonny. Bahan Kuliah Perencanaan Partisipatif. 2013.


Pemerintah Desa Tanah Towa. 2012.  RPJM Desa Tanah Towa Tahun 2010-2014. Tanah Towa.


Pemerintah Kabupaten Bulukumba. 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032. Bulukumba.


Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 2009. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang RTRW Povinsi Sulsel Tahun 2009-2029. Makassar. Pemprov Sulsel.


Pemerintah RI. 2007. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyrakat. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.


Pemerintah RI. 2007. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.


Riyadi dan Bratakusumah, D.S. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta:Penerbit P.T. Gramedia Pustaka Utama


Rustiadi, E., et.al. 2002. Perencanaan Pengembangan Wilayah. Bogor : Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan Jurusan Tanah Fakultas Pertanian IPB.


Tim LPPM Unhas. Pengembangan Perdesaan Komunitas Adat Amma Toa Kajang. LPPM Unhas Makassar. 2012.






[1] Pasal 3




Download File

[ Kembali ]